topmetro.news, Medan – Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang tengah dijalankan pemerintah mendapat dukungan dari Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan dr Faisal Arbie MBiomed.
Namun, ia mengingatkan agar proses pendataan penerima manfaat dilakukan secara serius dan menyeluruh sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurut Faisal, persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial selama ini adalah masih adanya warga miskin yang belum tersentuh bantuan, sementara di sisi lain terdapat penerima yang dinilai belum sesuai dengan kriteria.
“Program Perlinsos ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Namun jangan sampai pendataan ini hanya memberikan harapan kepada masyarakat miskin tanpa ada tindak lanjut nyata,” ujar Faisal Arbie kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, dirinya masih banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait warga yang tergolong kurang mampu tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Masih banyak warga miskin yang menyampaikan keluhan karena belum menerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa persoalan pendataan dan ketepatan sasaran masih harus diperbaiki,” katanya.
Untuk itu, Faisal meminta seluruh petugas yang terlibat dalam pendataan Perlinsos Digital agar bekerja secara proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Menurutnya, peran kepala lingkungan (kepling) sangat penting karena lebih mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.
“Kepling harus benar-benar terlibat. Warga yang memang layak dibantu harus didata dan diperjuangkan. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan justru terlewatkan,” tegasnya.
Faisal juga mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar dan bersikap terbuka saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, transparansi dari masyarakat akan membantu pemerintah menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat.
“Masyarakat juga harus kooperatif, jujur, dan transparan. Jangan sampai bantuan diberikan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat, tetapi harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan sebenarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa penggunaan sistem digital dalam program Perlinsos juga harus memperhatikan kondisi masyarakat bawah yang sebagian masih mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi.
“Karena Perlinsos menggunakan aplikasi dan perangkat digital, tentu membutuhkan proses. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum terbiasa dengan teknologi. Ini harus menjadi perhatian agar mereka tidak kesulitan mengikuti proses pendataan,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempercepat penyelesaian pendataan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan.
“Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama dan akhirnya merasa hanya diberikan harapan. Pendataan harus segera diselesaikan agar bantuan bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Perlinsos merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang mengalami kondisi tertentu agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dan tidak semakin terpuruk secara ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, pendataan Perlinsos Digital melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian ATR/BPN. Data masyarakat akan terintegrasi melalui sejumlah lembaga tersebut untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.
reporter | Thamrin Samosir
